HALLO PRESIDEN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada April 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp103,1 triliun atau 0,58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“APBN kita dalam posisi surplus Rp103,1 triliun bandingkan tahun lalu yang defisit Rp138,2 triliun. Ini baliknya sangat cepat sekali atau 174,7%,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin 23 Mei 2022.
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 853,6 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp 750,5 triliun.
Pendapatan negara yang mencapai Rp 853,6 triliun meningkat 45,9% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 584,9 triliun, hampir semua komponen mengalami kenaikan.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Bangun Komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp 676,1 triliun, meningkat 49,1% dari Rp 453,5 triliun pada April 2021 dan PNBP Rp177,4 triliun.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 567,7 triliun yang naik 51,5% dibanding periode sama tahun lalu Rp 374,6 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp108,4 triliun. Naik 37,7% dari Rp 78,7 triliun.
Sementara realisasi belanja negara per April 2022 meningkat 3,8% yaitu dari Rp 723 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp 750,5 triliun yang merupakan 27,7% dari pagu APBN 2022 sebesar Rp 2.714,2 triliun.
“Belanja negara masih sesuai schedule sebesar Rp 2.714,2 triliun, yaitu Rp 750,5 triliun,” kata Menkeu.
Baca Juga:
Menkeu Sri Mulyani Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank, Ini yang Dibahas
Menkeu Sampaikan Komitmen Perangi Kejahatan Keuangan, Indonesia Gabung Sebagai Anggota Penuh FATF
Menkeu Sri Mulyani Gelar Pertemuan dengan Sekjen OECD, Mathias Cormann, Hal Ini yang Dibahas
Realisasi tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp 253,6 triliun atau 26,8% dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai termasuk THR dan kegiatan operasional K/L.
Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non-K/L yaitu Rp 254,4 triliun yang sudah mencapai 25,5% dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan ASN.
Selain itu, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp 242,4 triliun atau 31,5% terhadap APBN.
Baca Juga:
Presiden Tekankan Pentingnya Pengawasan Penggunaan Anggaran agar Produktif
IMF Harapkan Kepemimpinan Indonesia di G20 Dukung Langkah Institusi Hadapi Krisis
Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun 2022 tahap pertama.***
