Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Pertemuan Tahunan SDGs Indonesia Tahun 2023, di Yogyakarta, Senin (06/11/2023). (Sumber: Tangkapan Layar)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki capaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang paling progresif di antara negara berpenghasilan menengah ke atas. Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Presiden (SKP) Billy Mambrasar yang juga merupakan Duta SDGs menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung capaian tersebut.
“Seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan para stakeholder terus berjuang untuk meningkatkan pencapaian kualitas pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Harus kita apresiasi serta tingkatkan sampai semaksimal mungkin sebagai komitmen kita kepada dunia,” ujar Billy kepada tim humas Sekretariat Kabinet (Setkab), Kamis (09/11/2023).
Billy menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dunia.
“Pemerintah pusat akan terus mendukung upaya dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh dunia sebagai upaya menyelamatkan bumi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Billy menekankan pentingnya peran pemuda dalam meningkatkan pencapaian SDGs di tanah air.
“Indonesia sebagai negara yang besar dengan bonus banyaknya pemuda dalam demografi di tahun 2030 harus dimanfaatkan. Ini adalah peluang menuju generasi emas dengan meningkatkan pencapaian SDGs sampai dengan 100 persen,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam Pertemuan Tahunan SDGs Indonesia Tahun 2023, di Yogyakarta, Senin (06/11/2023), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, di tengah situasi global dan regional yang penuh dengan ketidakpastiaan, capaian SGDs Indonesia cukup signifikan.
“Capaian indikator SDGs Indonesia mencapai 62 persen dari total target yang dapat dievaluasi, maka Indonesia dianggap paling progresif dalam pencapaian SDGs pada kategori negara dengan pendapatan menengah atas,” ujar Suharso.
Suharso mengatakan, dari 224 indikator yang dievaluasi, sebanyak 138 indikator tercapai, 31 akan tercapai/membaik, dan 55 memerlukan perhatian khusus.
Secara rinci, untuk pilar sosial, dari 61 indikator yang tersedia datanya dari 87 total indikator, sebanyak 51 persen tercapai, 21 persen akan tercapai/membaik, dan 28 persen perlu perhatian khusus.
Untuk pilar ekonomi, dari 69 indikator yang tersedia datanya dari 89 total indikator, sebanyak 61 persen tercapai, 14 persen akan tercapai/membaik, dan 25 persen perlu perhatian khusus.
Untuk pilar lingkungan, dari 66 indikator yang tersedia datanya dari 77 total indikator, sebanyak 71 persen tercapai, 5 persen akan tercapai/membaik, dan 24 persen perlu perhatian khusus.
Terakhir untuk pilar hukum dan tata kelola, dari 28 indikator yang tersedia datanya dari 36 total indikator, sebanyak 64 persen tercapai, 18 persen akan tercapai/membaik, dan 18 persen perlu perhatian khusus.
“Tentu masih banyak tantangan di sejumlah wilayah kita, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan maupun tata kelola, dalam situasi yang bergerak dinamis ini,” ujar Suharso.
Sebagai koordinator pelaksana SDGs Indonesia, Kepala Bappenas pun menyampaikan apresiasi atas upaya bersama semua pihak, baik dari pemerintah dan nonpemerintah dalam mencapai SDGs.
“Kami akan terus mendokumentasikan, mendiseminasi, mendorong praktik-praktik baik, untuk seluruh masyarakat Indonesia dan akhirnya masyarakat dunia,” imbuh Suharso.
Dalam Pertemuan Tahunan SDGs Indonesia Tahun 2023 juga diberikan penghargaan bagi sejumlah pihak atas kinerja dan aksi nyatanya dalam pencapaian SDGs. Suharso pun berharap penghargaan tersebut dapat memacu semua pihak untuk terus berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Saya berharap melalui konferensi ini kita dapat meneguhkan kembali komitmen pencapaian SDGs, dengan peran aktif dan kolaborasi seluruh pihak,” tandas Suharso. (KS/TIM KOMUNIKASI SKP BILLY MAMBRASAR/UN)
