Kemhan Gelar Rakor Perumusan Rancangan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029

Kemhan Gelar Rakor Perumusan Rancangan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029

Selasa, 25 Juli 2023

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jakarta – Sekretaris Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Oktaheroe Ramsi mewakili Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto membuka Rapat Koordinasi Perumusan Rancangan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) Tahun 2025-2029, di Aula Nusantara I Gedung Urip Sumohardjo Kemhan, Jakarta, Selasa (25/7).

“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Perumusan Produk Kebijakan Strategis yang telah dilaksanakan para pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan dan TNI. Untuk itu, diharapkan para peserta Rakor dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan demi kesempurnaan Rancangan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, khususnya terkait rencana aksi nasional penanggulangan ancaman nonmiliter oleh Kementerian/Lembaga,” ungkap Sekjen Kemhan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Ses Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Oktaheroe Ramsi.

Sekjen Kemhan menambahkan bahwa ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi yang berusaha melemahkan pertahanan negara.

Oleh karena itu, diharapkan Kementerian dan Lembaga sebagai unsur utama atau leading sector dapat menanggulangi ancaman nonmiliter tersebut sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Jakum Hanneg Tahun 2025-2029 yang disampaikan oleh Dirjakstrahan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Yudhi Murfi serta sesi tanya jawab.

Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini dihadiri oleh para Pejabat Eselon II atau yang mewakili di lingkungan Kementerian dan Lembaga serta Kemhan, TNI dan Polri. (Biro Humas Setjen Kemhan)