Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai transportasi terpadu di kawasan kota besar, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (03/08/2023). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam keterangan pers usai ratas, mengungkapkan bahwa Presiden meminta pihaknya mengkaji rencana transportasi terpadu di cekungan Bandung.
“Tadi kami ditugaskan oleh Pak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap cekungan Bandung atau Bandung metropolitan, dan kami diberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan,” ujar Menhub.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menhub mengatakan, setidaknya terdapat tiga moda transportasi massal yang disiapkan untuk melayani masyarakat di kawasan cekungan Bandung, yaitu lintas raya terpadu (LRT), Bandung rapid transit (BRT), dan kereta gantung.
“BRT ini tahun 2027 selesai, ada 455 bus yang dioperasikan. Selain itu, usulan Pak Gubernur adalah kereta gantung di tempat-tempat yang ada di ketinggian,” ujarnya.
Menhub mengatakan, anggaran untuk pembangunan transportasi massal tersebut berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta swasta melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Akan disepakati usulan dari daerah dan dari pusat, tentu juga kemampuan fiskal kita, sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan, timur-barat itu kapan, berapa. Lalu BRT itu 2027 sudah oke, dan untuk kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kita menggunakan kereta gantung dari negara-negara maju,” ujarnya.
Selain Bandung, ujar Menhub, pemerintah juga merencanakan pembangunan moda transportasi terpadu di wilayah-wilayah prioritas lainnya.
“Kota-kota besar yang menjadi prioritas, yaitu selain Jakarta, Bandung, Medan Semarang, Surabaya, dan Makassar. Kementerian Perhubungan bersama Bappenas sedang menginisiasi satu loan berkaitan dengan Medan dan Bandung dari World Bank, dan dari Jerman untuk Semarang dan Surabaya. Kita harapkan itu bisa menjadi suatu pendanaan yang lebih baik,” ujarnya.
