HALLO PRESIDEN – Calon Ketua Umum Partai Sosial Demokrat, Danu Agoeslan mengkritik cara berpikir Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal big data penundaan pemilu.
Dia mempertanyakan cara kerja big data versi Luhut dan Cak Imin yang sempat disampaikan ke publik. Saya menyayangkan cara berpikir Pak Luhut dan Muhaimin karena membuat kesimpulan sembrono.”
“Dari data algoritma big data lalu ditafsirkan setuju pemilu ditunda. Itu berbahaya sekali bagaimana cara bekerja big datanya Luhut dan bagaimana cara Luhut menafsirkan itu metodologinya patut dipertanyakan” kata Danu, di Jakarta, Rabu, 16 Maret 2022.
Begitu pula data Muhaimin menurut Danu sangat kuantitatif yang perlu pengujian metodologi.
“Bagaimana mendapatkan datanya,” lanjut dia.
Danu mengatakan urusan penundaan pemilu tidak bisa ditafsirkan dengan data kuantitatif dan big data tersebut.
Menurutnya urusan penundaan pemilu harus diukur dengan perseptif yang holistik.
“Sebab urusan menunda pemilu itu soal yang sangat strategis dalam agenda politik nasional maka perspektifnya harus holistik.”
“Tidak cetek seperti itu dari data kuantitatif dan big data yang tafsirnya keliru” ucapnya.
Lebih lanjut, Danu menyebut urusan strategis seperti penundaan pemilu juga harus diukur secara kualitatif dan substantif.
Menurutnya diperlukan argumen-argumen kualitatif dan mendalam berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Urusan sestrategis itu memerlukan perspektif holistik dan komprehensif.
Analisis kualitatif dan substantif harus digunakan dalam mengambil keputusan strategis seperti menunda pemilu itu.
Sebab menunda pemilu itu memerlukan argumen-argumen kualitatif mendalam, empirik dan lain-lain” ujarnya.
Atas dasar itu lah, Danu Agoeslan yang juga Presidium The President Center (TPC) mengajak Luhut dan Cak Imin untuk membuka data yang dimiliki.
Dia berpendapat jika Luhut dan Cak Imin tetap ngotot, maka data mereka harus dibuka di ruang publik dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Jangan menghalalkan segala cara untuk melawan konstitusi demi kepentingan dan ambisi politik” tuturnya.
Sebelumnya Luhut berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga perpanjanan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luhut mengklaim punya big data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier.
Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang.
Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin.”
“Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampretlah, cebonglah, kadrunlah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.
Luhut mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp100 triliun lebih untuk Pemilu 2024.
KPU mengajukan dana ratusan triliun ini memang diajukan kepada DPR-pemerintah.
”Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp100 triliun lebih untuk milih.”
“Ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak” cetus Luhut.***
