Gelaran Pilkada Serentak 2024, Polri Ungkap Sebanyak 8 Provinsi yang Masuk Kategori Rawan Konflik

- Pewarta

Rabu, 31 Juli 2024 - 14:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pilkada Serentak 2024. (Dok. Hello.id/Rifai Azhari)

Pilkada Serentak 2024. (Dok. Hello.id/Rifai Azhari)

HALLOPRESIDEN.COM – Setidaknya ada delapan provinsi yang masuk kategori rawan konflik pada gelaran Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Polri meminta para Kapolda dan Kapolres dapat melakukan beragam upaya penanggulangan konflik.

Seperti sosialisasi Pemilu damai hingga pengetatan pengamanan Pilkada.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Asisten Operasi Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Verdianto I Biticaca mengungkapkan hal itu dalam keterangannya.

Verdianto menyampaikan dalam rapat koordinasi pengamanan Pilkada 2024 di Denpasar, Bali, dikutip pada Rabu (31/7/2024).

“Kami mohon kepada rekan-rekan Kapolres yang daerahnya rawan, tolong didalami lagi.”

“Tolong proaktif apakah kerawanan ini benar-benar,” ujar Verdianto.

Lebih lanjut Verdianto mengatakan, pemetaan provinsi tersebut berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) yang memuat tujuh dimensi.

“Ada dimensi penyelenggara, dimensi keamanan, dimensi peserta, dimensi masyarakat.”

“Dimensi potensi gangguan, dimensi ambang gangguan dan dimensi gangguan nyata,” tuturnya.

“Jajaran Polri di daerah harus berkoordinasi dengan TNI dan aparat keamanan setempat demi menjaga kondusifitas Pilkada 2024,” tukasnya.

Adapun, delapan provinsi yang dipetakan Polri itu yakni:

1. Papua
2. Papua Tengah
3. Papua Pegunungan
4. Papua Selatan

5. Jawa Timur
6. Maluku Utara
7. Nusa Tenggara Barat
8. Nanggroe Aceh Darusalam.

Dia menambahkan, dengan adanya kerja sama yang baik daerah yang sebelumnya wilayah rawan pemilu dapat menjalankan pilkada dengan lancar dan aman.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Harianekonomi.com dan Infoekonomi.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Halloupdate.com dan Apakabarbogor.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Di Balik Isu Mundurnya Sri Mulyani, Fakta Roda Pemerintahan Berjalan
KPK Kritisi 17 Masalah RUU KUHAP yang Dinilai Melemahkan Kewenangan
TPUA Kembali Laporkan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi dengan Bukti Baru
Kabinet Merah Putih Bertahan: Presiden Prabowo Subianto Puji Kinerja Menteri di Tengah Kritik
Menko Yusril Ihza Mahendra Bantah Isu Normalisasi Hubungan dengan Israel untuk OECD
Kader Muda PPP Dorong Elite Partai Kembali ke Prinsip Paling Dasar, Kebersamaan dan Musyawara
Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan 2025 Ini, Pernah Diajukan 2 Kali dan Terkendala TAP MPR
Usai Laporkan Roy Suryo dkk Soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Periksa Ketua Umum PPN Andi Kurniawan

Berita Terkait

Senin, 1 September 2025 - 13:59 WIB

Di Balik Isu Mundurnya Sri Mulyani, Fakta Roda Pemerintahan Berjalan

Jumat, 18 Juli 2025 - 06:41 WIB

KPK Kritisi 17 Masalah RUU KUHAP yang Dinilai Melemahkan Kewenangan

Rabu, 16 Juli 2025 - 12:01 WIB

TPUA Kembali Laporkan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi dengan Bukti Baru

Sabtu, 14 Juni 2025 - 06:48 WIB

Kabinet Merah Putih Bertahan: Presiden Prabowo Subianto Puji Kinerja Menteri di Tengah Kritik

Selasa, 3 Juni 2025 - 08:02 WIB

Menko Yusril Ihza Mahendra Bantah Isu Normalisasi Hubungan dengan Israel untuk OECD

Berita Terbaru