Sanksi DKPP Terhadap Para Pimpinan KPU Tak Berdampak Apapun kepada Pasangan Prabowo – Gibran

- Pewarta

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasangan Calon Presiden, Prabowo Subianto bersama Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming. (Facebook.com/@Prabowo Subianto)

Pasangan Calon Presiden, Prabowo Subianto bersama Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming. (Facebook.com/@Prabowo Subianto)

HALLOPRESDIEN.COM – Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat soal sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

Menurutnya keputusan itu itu tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka.”

“Eksistensi sebagai “legal subject” Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta ‘legitimate’,” kata Fahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu:

Pertama, status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Baca artikel lainnya di sini :  Prabowo Subianto Berenca Beri Dana Abadi untuk Bantu Pelaku Budaya Indonesia Melestarikan Budaya

Kedua, bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi “a quo” tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

Lihat juga konten video, di sini: Tren Terus Naik, Hasil Survei Poltracking Ungkap Elektabilitas Prabowo-Gibran di Jatim Capai 60,1 Persen

“Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.”

“Tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik.

Dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy’ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

“Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu,” kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya.

Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

“Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja,” tuturnya.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).***

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Sapulangit.com dan Helloseleb.com

Berita Terkait

Elektabiltas Imam, Pradi, dan Farab Masuk 3 Besar yang Siap Bersaing di Pilkada Kota Depok 2024
Prabowo Subianto Sebut Kearifan Para Pemimpin, Kunci Indonesia Siap Hadapi Tantangan, Krisis, dan Ancaman
Terkait Pembentukan Anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran, Partai Golkar Angkat Bicara
Menteri Abdullah Azwar Anas Tanggapi Absennya 2 Menteri PDI Perjuangan Saat Buka Puasa di Istana Negara
Soal Narasi Jokowi Usulkan Mensesneg Pratikno Masuk Kabinet Prabowo – Gibran, Istana Beri Penjelasan
Istana Buka Suara Soal Narasi Presiden Jokowi Terlibat dalam Pengangkatan Menteri Kabinet Prabowo – Gibran
Terima Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Surya Paloh Ucapkan Selamat kepada Prabowo – Gibran
Politisi PDIP Merasa Dinolkan oleh Pemegang Kekuasaan Saat Temui Pengunjuk Rasa di Depan Gedung DPR/MPR
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 13 April 2024 - 13:28 WIB

Sebanyak 338 KK Terdampak Banjir Pesawaran, Lampung Akìɓàt Meluapnya Sungai Way Padang Ratu

Sabtu, 13 April 2024 - 10:06 WIB

⁣⁣Banjir Rendam Rumah Warga Bekasi yang Ditinggal Mudik, Tanggul Kali Baru Jebol dan Kali Bekasi Meluap

Selasa, 9 April 2024 - 20:25 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Jumat, 5 April 2024 - 14:39 WIB

Soal Usulan Hadirkan Presiden Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Tanggapan Mahkamah Konstitusi

Kamis, 4 April 2024 - 04:46 WIB

Begini Respons Jokowi Terkait Pemanggilan 4 Menteri Kabinet dalam Sidang Sengketa Pemilu di MK

Selasa, 26 Maret 2024 - 08:37 WIB

Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Suara Soal Kemungkinan Rival Pilpres Masuk Kabinetnya

Sabtu, 23 Maret 2024 - 15:16 WIB

Menang Pilpres 2024, Jokowi Sudah Ucapkan Selamat kepada Prabowo Subianto Melalui Telpon

Kamis, 21 Maret 2024 - 22:45 WIB

Peningkatan Kualitas SDM: Bank Mandiri Raih Lisensi LSP untuk Karyawan

Berita Terbaru