[ad_1]
Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menlu Retno LP Marsudi memberikan pernyataan pers, di JCC, Jakarta, Kamis (07/09/2023). (Foto: Humas Setkab/Anggun)
Digital Economy Framework Agreement (DEFA) adalah salah satu andalan yang diusung keketuaan Indonesia untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya, usai Penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (07/08/2023).
“Ini adalah masterplan yang dibuat di kepemimpinan Indonesia, di mana Digital Economy Framework Agreement itu mencakup sebuah perjanjian yang sangat dalam mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, kemudian digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, interoperability di ASEAN,” ujar Airlangga.
Dengan DEFA, Airlangga melanjutkan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.
“Kalau tanpa ini [DEFA], ekonomi digital di ASEAN diperkirakan tahun 2030 adalah 1 triliun [Dolar AS], nah ini bisa meningkat menjadi 2 triliun [Dolar AS]. Target perjanjian ini diharapkan akan diselesaikan di tahun 2025 dan drafting-nya sudah disiapkan, dan Thailand bertugas untuk mengikuti ini sampai 2025,” kata Airlangga.
Capaian lain di bidang ekonomi adalah mewujudkan ekosistem kendaraan listrik. Airlangga menyebutkan, ASEAN Leaders Declaration on the Developing Electric Vehicle Ecosystem menjadi capaian penting dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
Sementara itu terkait ketahanan energi, Menko Perekonomian mengatakan, capaiannya adalah peningkatan kerja sama di bidang energi.
“Salah satu yang juga dijadikan leaders’ declaration adalah interkonektivitas daripada energi di dalamnya memperkuat Trans-ASEAN Power Grid,” ujarnya.
Dalam KTT ke-43 ASEAN, para pemimpin juga menyepakati untuk mendorong implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT).
“Kita punya Chiang Mai Initiative (CMI) sekarang ada 240 billion [Dolar AS] melalui ADB, ini akan diperbaiki mekanismenya, karena mekanismenya lebih tidak sederhana dibandingkan IMF. Jadi, itu menjadi PR ke depan,” pungkas Airlangga.
Capaian selanjutnya adalah melalui ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF). Unggulan lain dari Ketuaan Indonesia ini menghasilkan capaian konkret yang berisi 93 proyek dengan nilai sekitar 38,2 miliar Dolar AS. Secara lebih rinci, terdapat 81 proyek dengan nilai 34,53 miliar Dolar AS pada subtema infrastruktur hijau dan resilient supply chain, 4 proyek dengan nilai 736,36 juta Dolar AS pada subtema pembiayaan berkelanjutan dan inovatif, dan 8 proyek dengan nilai 2,94 miliar Dolar AS pada transformasi digital inklusif.
Terkait dengan ketahanan pangan, capaian ASEAN di bawah keketuaan Indonesia menghasilkan ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Time of Crises. Negara-negara ASEAN dan mitra sepakat bahwa ketahanan pangan di ASEAN penting untuk mitigasi terhadap bencana alam serta perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi. (DK/SLN/UN)
[ad_2]
